Tahun 1965 menjadi titik nadir yang menggoreskan sejarah kelam dalam kehidupan Soekarno sekaligus bangsa Indonesia. Di mana ketika itu, pertentangan dan perebutan kekuasaan yang tidak lagi mengenal kata ‘kemanusiaan dan keadilan’. Naluri politik bergerak penuh ambisi, mendulang kepentingannya sendiri, bertengger dalam tampuk kekuatan untuk bersama-sama mendepak dan mengganyang Soekarno.
Peralihan kekuasaan tahun 1965 hingga lima tahun kemudian, telah melahirkan peristiwa mengenaskan, yakni terbunuhnya setengah juta orang dalam suasana hiruk pikuk politik awal Orde Baru. Soekarno sempat menyerukan, bahwa sedang terjadi pembunuhan massal di Jawa Timur dan menginginkan pembantaian tersebut segera dihentikan. Namun ironis, seruannya tidak digubris, karena pihak keamanan telah disabotase oleh kendali kuasa yang terselubung.
Buku yang ditulis oleh Reni Nuryanti ini akan membawa kita menelisik kembali bagaimana kronologi lengsernya presiden pertama Indonesia hingga akhir hayatnya. Tragedi pergolakan di penghujung kehidupan Soekarno hingga saat ini masih mengalirkan berbagai kontroversi dan belum bermuara pada kejernihan sejarah. Buku ini mengupas berbagai fakta mengenai setting politik yang melahirkan rekayasa sosial sehingga mampu mengikis habis ketangguhan Sang Proklamator.
Intrik politik mulai menggejala ketika komposisi kabinet dalam penerapan sistem demokrasi parlementer yang digagas Soekarno mengalami jatuh bangun. Bagi oknum-oknum yang telah lama menjadi musuh dalam selimut, kondisi semacam itu memberikan angin segar untuk segera memanfaatkan kedudukan serta mencari cela politik. Hal ini membuat Soekarno mulai berpikir untuk membuat semacam perisai politik bagi kelangsungan pemerintahannya.
Salah satu pihak yang memberikan dorongan kuat untuk merekonstruksi tata pemerintahan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu diketuai oleh Aidit. Dari sinilah terjalinnya kesamaan visi antara Aidit yang mengusung faham komunis dengan konsep yang telah mengendap dalam pemikiran Soekarno yakni NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis).
Soekarno memang bukan seorang komunis, tetapi ide-ide kerakyatan yang terkandung dalam pemikiran komunis dipahami sebagai salah satu komponen yang mampu merubah kondisi bangsa Indonesia yang saat itu memang tidak stabil. Pada gilirannya, keberadaan PKI yang diback-up Soekarno tumbuh pesat dan menjadi partai terkuat.
Sementara itu, pihak militer juga tidak kalah strategi untuk bersaing pengaruh dalam kancah politik. Pemberlakuan sistem Dwi Fungsi ABRI membuat tangan besi militer mampu bergerak dalam sektor politik. Kenyataan PKI yang berkembang pesat menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer, utamanya Angkatan Darat (AD). Karena bila pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis yang akan menjadi presiden juga dari orang PKI. Demi menghadang laju kekuasaan PKI, pihak AD dengan menggandeng Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil mengusulkan dan menjadikan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, melalui hal ini berarti pemilu ditiadakan.
Akan tetapi, implikasi dari model politik semacam itu ternyata memicu konflik yang melahirkan beragam tindakan anarkis. Dengan sama-sama menggunakan Soekarno sebagai ‘bamper’, kemelut antara AD dengan PKI semakin menegangkan sehingga rangkaian pemberontakan semakin meluas dan pada puncaknya, tragedi besar pun terjadi dalam Gerakan 30 September 1965 ( G 30 S). Semua daya upaya yang dikerahkan Soekarno untuk menajamkan kekuatan demokrasi terpimpin akhirnya tergerus oleh beragam intrik politik dan kepentingan golongan. Akibatnya, Soekarno terjerembam dalam kubangan tuduhan dan hinaan.
Sementara itu, kondisi masyarakat yang sangat tidak stabil dengan mudah dapat dimanfaatkan. Demonstrasi dan pembunuhan massal merebak sepanjang Desember 1965 hingga awal Maret 1966. Rakyat yang sudah terprovokasi makin membabi buta. Para pemuda dan Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas kerusuhan yang makin meluas.
Maka dengan pertimbangan situasi negara yang semakin gawat, Soekarno akhirnya menandatangani sebuah surat yang dikirim oleh Soeharto melalui 3 utusannya yakni Andi M. Yusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmoed. Surat yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) itulah yang menjadi tombak legitimasi untuk menggulingkan Soekarno.
Dalam situasi konflik tak kunjung reda, MPRS menggelar Sidang Istimewa. Dalam sidang tersebut Supersemar makin diteguhkan, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang tertuang dalam Nawaksara berikut pelengkapnya ditolak oleh MPRS. Praktis pada saat itu Soekarno kehilangan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Peralihan kekuasaan jatuh kepada pemegang Supersemar yaitu Soeharto.
Pasca itu, konsekuensi berat masih harus diterima Soekarno karena tuduhan atas keterlibatan peristiwa G 30 S. Meski tanpa bukti, rezim Orde Baru memindahkan Soekarno dari Jakarta ke Istana Bogor sebagai tahanan politik. Dalam pengawasan yang ketat, kondisi kesehatan Soekarno mulai menurun dan semakin rentan terhadap penyakit. Soekarno memutuskan untuk pindah ke Batu Tulis karena muncul surat keputusan dari pemerintah untuk segera mengosongkan Istana Bogor.
Selang beberapa bulan, Soekarno diberikan izin oleh pemerintah untuk tinggal di Wisma Yaso Jakarta. Keadaan Soekarno tetap tidak berbeda, bahkan interogasi makin sering dilakukan oleh Kopkamtib. Akibatnya, kondisi psikis dan fisik Soekarno kian memburuk. Pertengahan tahun 1970 Soekarno mengalami gangguan kesadaran, metabolisme tubuhnya rusak, sehingga diputuskan untuk dibawa ke RSPAD (Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto). Hanya selang beberapa hari, keadaan penyakit yang teramat parah membuat Soekarno tidak dapat lagi bertahan, pada 21 Juni 1970 Soekarno menghembuskan nafas terakhir.
Peralihan kekuasaan tahun 1965 hingga lima tahun kemudian, telah melahirkan peristiwa mengenaskan, yakni terbunuhnya setengah juta orang dalam suasana hiruk pikuk politik awal Orde Baru. Soekarno sempat menyerukan, bahwa sedang terjadi pembunuhan massal di Jawa Timur dan menginginkan pembantaian tersebut segera dihentikan. Namun ironis, seruannya tidak digubris, karena pihak keamanan telah disabotase oleh kendali kuasa yang terselubung.
Buku yang ditulis oleh Reni Nuryanti ini akan membawa kita menelisik kembali bagaimana kronologi lengsernya presiden pertama Indonesia hingga akhir hayatnya. Tragedi pergolakan di penghujung kehidupan Soekarno hingga saat ini masih mengalirkan berbagai kontroversi dan belum bermuara pada kejernihan sejarah. Buku ini mengupas berbagai fakta mengenai setting politik yang melahirkan rekayasa sosial sehingga mampu mengikis habis ketangguhan Sang Proklamator.
Intrik politik mulai menggejala ketika komposisi kabinet dalam penerapan sistem demokrasi parlementer yang digagas Soekarno mengalami jatuh bangun. Bagi oknum-oknum yang telah lama menjadi musuh dalam selimut, kondisi semacam itu memberikan angin segar untuk segera memanfaatkan kedudukan serta mencari cela politik. Hal ini membuat Soekarno mulai berpikir untuk membuat semacam perisai politik bagi kelangsungan pemerintahannya.
Salah satu pihak yang memberikan dorongan kuat untuk merekonstruksi tata pemerintahan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu diketuai oleh Aidit. Dari sinilah terjalinnya kesamaan visi antara Aidit yang mengusung faham komunis dengan konsep yang telah mengendap dalam pemikiran Soekarno yakni NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis).
Soekarno memang bukan seorang komunis, tetapi ide-ide kerakyatan yang terkandung dalam pemikiran komunis dipahami sebagai salah satu komponen yang mampu merubah kondisi bangsa Indonesia yang saat itu memang tidak stabil. Pada gilirannya, keberadaan PKI yang diback-up Soekarno tumbuh pesat dan menjadi partai terkuat.
Sementara itu, pihak militer juga tidak kalah strategi untuk bersaing pengaruh dalam kancah politik. Pemberlakuan sistem Dwi Fungsi ABRI membuat tangan besi militer mampu bergerak dalam sektor politik. Kenyataan PKI yang berkembang pesat menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer, utamanya Angkatan Darat (AD). Karena bila pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis yang akan menjadi presiden juga dari orang PKI. Demi menghadang laju kekuasaan PKI, pihak AD dengan menggandeng Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil mengusulkan dan menjadikan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, melalui hal ini berarti pemilu ditiadakan.
Akan tetapi, implikasi dari model politik semacam itu ternyata memicu konflik yang melahirkan beragam tindakan anarkis. Dengan sama-sama menggunakan Soekarno sebagai ‘bamper’, kemelut antara AD dengan PKI semakin menegangkan sehingga rangkaian pemberontakan semakin meluas dan pada puncaknya, tragedi besar pun terjadi dalam Gerakan 30 September 1965 ( G 30 S). Semua daya upaya yang dikerahkan Soekarno untuk menajamkan kekuatan demokrasi terpimpin akhirnya tergerus oleh beragam intrik politik dan kepentingan golongan. Akibatnya, Soekarno terjerembam dalam kubangan tuduhan dan hinaan.
Sementara itu, kondisi masyarakat yang sangat tidak stabil dengan mudah dapat dimanfaatkan. Demonstrasi dan pembunuhan massal merebak sepanjang Desember 1965 hingga awal Maret 1966. Rakyat yang sudah terprovokasi makin membabi buta. Para pemuda dan Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas kerusuhan yang makin meluas.
Maka dengan pertimbangan situasi negara yang semakin gawat, Soekarno akhirnya menandatangani sebuah surat yang dikirim oleh Soeharto melalui 3 utusannya yakni Andi M. Yusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmoed. Surat yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) itulah yang menjadi tombak legitimasi untuk menggulingkan Soekarno.
Dalam situasi konflik tak kunjung reda, MPRS menggelar Sidang Istimewa. Dalam sidang tersebut Supersemar makin diteguhkan, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang tertuang dalam Nawaksara berikut pelengkapnya ditolak oleh MPRS. Praktis pada saat itu Soekarno kehilangan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Peralihan kekuasaan jatuh kepada pemegang Supersemar yaitu Soeharto.
Pasca itu, konsekuensi berat masih harus diterima Soekarno karena tuduhan atas keterlibatan peristiwa G 30 S. Meski tanpa bukti, rezim Orde Baru memindahkan Soekarno dari Jakarta ke Istana Bogor sebagai tahanan politik. Dalam pengawasan yang ketat, kondisi kesehatan Soekarno mulai menurun dan semakin rentan terhadap penyakit. Soekarno memutuskan untuk pindah ke Batu Tulis karena muncul surat keputusan dari pemerintah untuk segera mengosongkan Istana Bogor.
Selang beberapa bulan, Soekarno diberikan izin oleh pemerintah untuk tinggal di Wisma Yaso Jakarta. Keadaan Soekarno tetap tidak berbeda, bahkan interogasi makin sering dilakukan oleh Kopkamtib. Akibatnya, kondisi psikis dan fisik Soekarno kian memburuk. Pertengahan tahun 1970 Soekarno mengalami gangguan kesadaran, metabolisme tubuhnya rusak, sehingga diputuskan untuk dibawa ke RSPAD (Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto). Hanya selang beberapa hari, keadaan penyakit yang teramat parah membuat Soekarno tidak dapat lagi bertahan, pada 21 Juni 1970 Soekarno menghembuskan nafas terakhir.
0 komen dong:
Posting Komentar